IZINONLINE.COM-Memulai usaha di bidang jasa keuangan seperti konsultan pajak atau akuntan publik tidak hanya membutuhkan keahlian, tetapi juga legalitas yang sah. Tanpa izin resmi, Anda tidak hanya berisiko kehilangan kepercayaan klien, tetapi juga bisa melanggar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah maupun asosiasi profesi.
Sebagai akuntan dan konsultan bisnis, saya sering mendampingi rekan-rekan profesional dalam proses legalisasi usaha mereka. Berikut adalah panduan praktis untuk mengurus izin usaha di bidang jasa keuangan:
1. Pilih Badan Usaha yang Sesuai
Langkah awal adalah menentukan bentuk badan usaha. Untuk jasa keuangan, dua pilihan paling umum adalah:
-
Perseorangan: Cocok untuk konsultan individu.
-
Perseroan Terbatas (PT): Cocok jika Anda ingin membentuk firma konsultan atau kantor akuntan dengan tim profesional.
Pendirian PT memberikan kredibilitas lebih tinggi dan memudahkan akses ke kerja sama profesional dan proyek skala besar.
2. Urus Legalitas Dasar (NIB & Izin OSS)
Selanjutnya, Anda wajib mengurus legalitas dasar melalui OSS (Online Single Submission):
-
Nomor Induk Berusaha (NIB) – Sebagai identitas resmi usaha Anda.
-
Izin Usaha Berbasis Risiko – Sesuai klasifikasi risiko rendah hingga tinggi.
Untuk usaha jasa konsultan pajak dan akuntan, KBLI yang relevan antara lain:
-
69200 – Aktivitas akuntansi, pembukuan, dan audit; konsultasi pajak.
-
70209 – Konsultasi manajemen lainnya (jika mencakup layanan bisnis secara umum).
Pastikan KBLI yang dipilih sesuai dengan layanan yang Anda tawarkan.
3. Penuhi Persyaratan Profesi
Untuk jenis jasa ini, legalitas profesi menjadi sangat penting. Anda perlu memenuhi ketentuan berikut:
A. Konsultan Pajak
-
Wajib memiliki sertifikat konsultan pajak (B, C) dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
-
Harus terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
-
Melaporkan domisili kantor, NPWP, dan struktur organisasi (jika dalam bentuk firma).
B. Akuntan Publik
-
Wajib memiliki izin praktik dari Kementerian Keuangan.
-
Tergabung dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
-
Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki akta pendirian dan izin resmi dari pemerintah.
4. Daftarkan ke Instansi Terkait
Setelah semua dokumen dan izin dasar lengkap, Anda perlu mendaftarkan usaha Anda ke lembaga yang berwenang:
-
Konsultan Pajak → Terdaftar di DJP dan IKPI.
-
Akuntan Publik / KAP → Izin dari Kemenkeu & IAPI.
Beberapa pemerintah daerah juga mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memiliki izin domisili atau izin operasional tambahan, tergantung wilayah.
5. Siapkan SOP, Profil Usaha, dan Portofolio
Langkah terakhir: bangun kepercayaan pasar. Lengkapi izin usaha Anda dengan:
-
Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan.
-
Profil usaha profesional.
-
Daftar klien atau proyek sebelumnya (jika ada).
Legalitas hanya awal—kepercayaan klien dibangun dari profesionalisme dan konsistensi layanan Anda.
Penutup: Jangan Abaikan Legalitas, Itu Investasi Jangka Panjang
Mendirikan usaha jasa keuangan tanpa izin bukan hanya risiko hukum, tapi juga kehilangan peluang besar. Dengan izin yang lengkap, Anda bisa mengikuti tender, menangani klien korporasi, hingga membuka cabang secara resmi.
Ingat, reputasi profesional dibangun di atas fondasi yang sah dan terdaftar.
